Artikel ini diproduksi dalam kemitraan dengan Pulitzer Center’s Rainforest Investigations Network.

Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden Indonesia pada 20 Oktober, ini akan menjadi tonggak penting perubahan nasibnya. Sekitar pergantian milenium silam, Prabowo hidup dalam pengasingan; seorang mantan perwira khusus yang dipermalukan dan dipecat dari militer karena tuduhan mendalangi penculikan aktivis HAM saat geger 1998.

Selama dua dekade berikutnya, dia perlahan kembali ke pusat kekuasaan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Setelah empat kali gagal dalam pencalonan wakil presiden maupun presiden, dia lantas masuk ke pemerintahan sebagai menteri pertahanan, dianugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang empat pada Februari lalu, dan akhirnya memenangkan pemilu presiden pada bulan berikutnya, dengan memoles citranya dari lelaki gagah berseragam menjadi opa gemoy.

Begitu merangsek dari keterkucilan ke panggung utama perpolitikan, saat itu jugalah Prabowo menempa ulang dirinya sebagai seorang usahawan.

Presiden terpilih ini kini punya citra sebagai pengusaha yang merintis kekayaannya sendiri. “Karena [uang] pensiun saya sebagai jenderal enggak cukup, kadang-kadang bayar jalan tol aja udah pas-pasan,” kelakarnya saat kampanye pencalonannya. “Jadi saya jadi pengusaha.”

Setelah bertahun-tahun meninggalkan dinas ketentaraan, berdasarkan laporan resminya, kekayaannya kini menyentuh Rp2 triliun lebih. Banyak media melaporkan dia punya sejumlah perusahaan di berbagai bidang, termasuk tambang batu bara dan kehutanan. Terkait luasan lahan konsesinya, dalam satu acara konsolidasi relawan pendukungnya, dia mengklarifikasi pernyataan pesaingnya yang meremehkan. “Itu bukan 340.000 hektare, [tapi] mendekati 500.000 hektare,” tegasnya.

Dengan luasan sedemikian besarnya, lahan yang dikuasai Prabowo terhitung nyaris tujuh kali lipat luas negara Singapura, menyaingi hampir setiap konglomerat agribisnis yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Dengan luasan sedemikian besarnya, lahan yang dikuasai Prabowo terhitung nyaris tujuh kali lipat luas negara Singapura, menyaingi hampir setiap konglomerat agribisnis yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

The Gecko Project mencoba mengungkap jaringan bisnis Prabowo dengan menelusuri laporan publik, profil perusahaan, dokumen perizinan dari pemerintah, citra satelit, wawancara dengan mantan pekerja, dan mengecek langsung konsesi batu bara dan perkebunan kayu miliknya. Di media dia disebut-sebut memiliki kerajaan bisnis yang makmur. Namun temuan kami menunjukkan bahwa banyak perusahaan dalam ‘kerajaan bisnis’ tersebut tidak jalan, sementara beberapa perusahaan lain yang secara publik disangkutpautkan dengannya ternyata milik orang lain.

Salah satu dari segelintir perusahaan yang aktif itu malah limbung pada 2013, menelantarkan para pekerjanya yang menuntut pelunasan gaji. Pada saat bersamaan, adik bontot Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang tampaknya sedang memainkan peran penting dalam penyusunan kabinet pemerintahan baru, mengaku bangkrut, sebagiannya karena habis menguras brankas demi menyelamatkan bisnis gagal Prabowo serta mengongkosi kampanye kakaknya.

Namun, menyusun laporan lengkap tentang bisnis Prabowo tidaklah mudah. Dalam beberapa kasus, jejak dokumennya tidak bisa kami lacak, lenyap dari arsip resmi negara. Di kasus-kasus lain, keterkaitan Prabowo dengan berbagai perusahaan juga tidak jelas, dengan kepemilikan saham yang berlapis dan malah mengarah ke jaringan sekutu politiknya, alih-alih langsung ke sang presiden terpilih.

Menurut para aktivis, penting bagi politisi untuk lebih transparan tentang kepentingan bisnis mereka. “Ketakutan saya adalah nepotisme dan kolusi bisa jadi dibiarkan kembali, selama itu dianggap mendukung tujuan besar seperti [mengatasi] kemiskinan,” ujar Danang Widoyoko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia. Prabowo tidak merespon pertanyaan yang kami ajukan maupun menanggapi temuan investigasi kami.

Jejak kelam utang Kertas Nusantara

Pejabat tinggi negara dan calon pejabat publik di Indonesia diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) secara resmi kepada lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut laporan kekayaan terbaru Prabowo, kekayaan bersihnya mencapai Rp2 triliun yang sebagian besar berupa “surat berharga”—biasanya berupa saham perusahaan—senilai Rp 1,7 triliun. Angka ini sama dalam beberapa laporan kekayaannya sejak 2018. Laporan kekayaannya yang terbaru hanya menyebut total kekayaan, tanpa mencantumkan rincian apa pun. Berdasarkan liputan media tentang kekayaannya pada 2014, surat berharga itu tersebar di 26 perusahaan. Namun pelaporan tersebut tidak diverifikasi oleh KPK.

Berbekal laporan-laporan media dan LSM serta situs web yang dibuat atas nama Prabowo jelang Pemilu Presiden 2009, The Gecko Project menengarai 20 perusahaan yang konon dimilikinya, dengan berbagai bidang usaha dari perikanan, kelapa sawit, industri kayu dan hutan, kertas, serta tambang batu bara.

Setelah dipecat dari militer, salah satu gebrakan awal Prabowo di dunia usaha adalah membeli sebuah perusahaan yang dia ganti namanya menjadi Kertas Nusantara. Aset utamanya berupa pabrik bubur kertas raksasa di tepi sungai yang terletak di wilayah pesisir timur Kalimantan. Perusahaan ini dulunya dimiliki Mohamad ‘Bob’ Hasan, seorang taipan kroni Soeharto yang didakwa korupsi pada 2001 karena menggelapkan uang negara triliunan rupiah.

Prabowo membeli pabrik itu pada awal 2000-an melalui dana pinjaman sebesar Rp1,8 triliun dari bank pelat merah, Bank Mandiri. Jusuf Kalla, politikus terkemuka yang menjabat dua kali wakil presiden, baru-baru ini menyatakan kepada media bahwa dia dulu secara pribadi turut meyakinkan direktur Bank Mandiri agar menyetujui pembelian perusahaan itu oleh Prabowo. Pinjaman itu kemudian disidik Kejaksaan Agung atas dugaan tindak pidana penyuapan, meskipun Prabowo tidak pernah menjadi tersangka dalam kasus tersebut dan Kejaksaan Agung RI menghentikan kasusnya

Tak lama berselang, Prabowo mulai kesulitan melunasi pinjaman . Pada 2005, dia ditalangi dana jumbo oleh adiknya, Hashim, yang cuan melimpah dari berbisnis minyak di Kazakhstan. Pola ini pun berlanjut: selama bertahun-tahun Hashim terus mendanai ambisi bisnis dan politik sang kakak. “Dia selalu memberikan apa yang dimaui Prabowo,” ungkap seorang kerabat kepada Forbes pada 2010.

Di tahun 2009, pabrik kertas itu digambarkan di situs Prabowo sebagai kawasan luas dengan fasilitas sekolahan, perumahan, dan sebuah pabrik yang menghasilkan “bubur kertas berkelas dunia dengan kapasitas produksi 1.500 ton per hari selama 350 hari per tahun.” Gambaran sebenarnya tak seindah itu. Dua tahun berselang, Kertas Nusantara terancam dipailitkan oleh satu krediturnya, sementara ratusan pekerjanya diberitakan telah diberhentikan. Hingga 2019, perusahaan ini masih berurusan dengan tuduhan gagal membayar gaji pekerjanya.

Ketika The Gecko Project mengunjungi lokasinya pada Agustus lalu, bangunan sekolah di sana tampak tak terurus, berselimut semak belukar. Pabriknya sendiri sunyi senyap. Dinding-dinding gedung mangkrak memajang poster-poster kampanye Prabowo sebagai calon presiden. “Jangan khawatir Pak Prabowo, kami bersamamu,” salah satu tulisan pada poster, yang konon dari sebuah serikat pekerja.

Desa di sebelahnya, Pesayan, dulunya cukup maju secara ekonomi, diramaikan oleh para pekerja pabrik yang lalu-lalang membeli makanan dan bensin di warung-warung sepanjang jalan. Kini desa ini sangat sepi.

Sebagian warga Pesayan sudah berhenti kerja dari pabrik pada 2014 silam, meskipun beberapa masih aktif dipekerjakan sebagai satpam. Seorang warga bernama Jafar, bapak tujuh anak, dulu dipuah Rp6 juta per bulan sebagai mandor pengolahan air pabrik. Istrinya, Darma (50 tahun) mengungkapkan bahwa suaminya dijanjikan pesangon sekitar Rp 100 juta kalau pabriknya tutup. “Enggak ada uang apa-apa. Enggak ada”, katanya.

Seperti warga lain yang kehilangan pekerjaan atau harus tutup warung karena tak ada lagi pekerja pabrik, Jafar dan Darma pun kembali mencari ikan dan bercocok tanam untuk menopang penghidupan. “Umpamanya kan ada ikan dan padi”, ujar Darma.

Konsesi janggal ladang emas hitam

Salah satu komponen utama dari kerajaan bisnis yang dikaitkan dengan Prabowo adalah aset tambang batu bara, yang sebagiannya diperoleh dengan cara-cara janggal.

Pada 2008, sebuah perusahaan asal Inggris bernama Churchill Mining mengungkap temuan spektakuler kandungan batu bara di lahan-lahan konsesi yang pernah dikuasai perusahaan Prabowo tapi diyakini Churchill sudah boleh dilepas. Setelah adanya temuan besar cadangan emas hitam tersebut, ternyata perusahaan Prabowo berhasil menguasai kembali lahan konsesi lama itu, berkat sokongan bupati baru Isran Noor. Pihak Churchill pun menuding Prabowo dan Isran bersekongkol melancarkan “perampasan aset”. Perkara ini berujung di pengadilan internasional untuk sengketa investasi, International Centre for Settlement of Investment Disputes, yang mementahkan gugatan Churchill.

Di tahun yang sama setelah mencuatnya kabar sengketa itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin Isran Noor menerbitkan serangkaian izin kepada setengah lusin perusahaan Prabowo, yang secara keseluruhan mencakup lahan seluas 85.000 hektare. Hampir bersamaan, Prabowo juga mendapatkan dua konsesi lain di kabupaten sebelah. Pada 2018, Prabowo dan partainya mengusung Isran Noor sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Isran Noor tidak menanggapi pertanyaan yang kami ajukan.

“Ekonomi Indonesia dari dulu selalu dipenuhi orang-orang yang menggondol aset melalui kedekatan dengan kekuasaan, atau dengan menduduki kekuasaan itu sendiri,” papar Ward Berenschot, profesor di Universitas Amsterdam, Belanda, yang sedang meneliti kelindan kepentingan bisnis dan politik di lingkaran elite Indonesia. “Berada di pusaran politik bukan saja untuk politik itu sendiri, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan aset. Dengan cara inilah sistem politik diselewengkan sehingga mengutamakan kepentingan bisnis di atas kepentingan lain apa pun, seperti buruh atau lingkungan.”

Namun, lahan-lahan konsesi tambang batu bara milik Prabowo itu tampaknya dibiarkan nganggur. Analisis citra satelit oleh The Gecko Project menunjukkan bahwa, sampai akhir 2023, sebagian lahan-lahan itu memang sudah dibersihkan, tapi bukan untuk pengerukan batu bara, melainkan ditanami jenis-jenis pohon kayu yang cepat tumbuh ataupun kelapa sawit.

Setelah meninjau dokumen izin serta berbagai sumber lain, kami mendapati bahwa perkebunan-perkebunan kayu dan sawit itu juga tidak dikelola oleh perusahaan Prabowo, melainkan oleh perusahaan-perusahaan lain dengan izin yang tumpang tindih. Ini bukanlah fenomena langka di Indonesia, di mana tumpang tindih konsesi kerap terjadi akibat karut-marut tata ruang serta sengitnya persaingan penguasaan izin. Namun, dalam kasus ini, tampaknya yang menjalankan izin-izin itu bukanlah Prabowo, melainkan pihak-pihak lain yang memiliki klaim atas konsesi.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melakukan banyak penelitian di Kalimantan Timur, provinsi yang menampung banyak konsesi tambang Prabowo. Farhat, pegiat JATAM, mengatakan bahwa sektor tambang makin amburadul setelah para kepala daerah hasil pilkada langsung seperti Isran Noor mulai memegang wewenang untuk menerbitkan izin pada awal 2000-an. Terkadang penerbitan izin-izin tambang dimanfaatkan untuk menggalang ongkos pilkada, atau untuk menghadiahi para anggota tim sukses.

Farhat menambahkan, sudah lumrah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi tambang batu bara tidak mengeksploitasi lahan mereka. Alih-alih, kata Farhat, mereka menggunakan konsesi itu sebagai agunan untuk mencairkan pinjaman dari bank, yang terkadang dipakai untuk bisnis selain tambang.

Bisnis bayangan

Catatan perusahaan yang diperoleh The Gecko Project mengungkap aspek penting lain dari kerajaan bisnis Prabowo: bahwa dia memegang sebagian kecil saja, bahkan tidak selembarpun, saham di banyak perusahaan tersebut.

Untuk sebagian perusahaan, aspek itu muncul karena Prabowo atau kerabatnya sudah melepas saham. Pada 2010, saham mayoritas lima perusahaan batu bara yang telah dia dirikan sudah dijual ke Ithaca Resources, perusahaan induk milik konglomerat Agoes Projosasmito yang terlibat di banyak sekali proyek tambang dan energi.

Agoes Projosasmito tidak merespon permintaan untuk menanggapi temuan kami.

Dari empat perusahaan yang kami tengarai masih aktif, salah satunya adalah Tidar Kerinci Agung yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Sumatra Barat. Mantan istri Prabowo—salah satu anak mantan presiden Soeharto—dan Hashim terdaftar sebagai pemegang saham awal perusahaan ini saat didirikan pada 1984. Prabowo disebut sebagai anggota dewan komisaris perusahaan tersebut, namun tidak pernah sebagai pemegang saham. Data terkait perusahaan ini menunjukkan bahwa Tidar Kerinci Agung telah dijual pada 2018 ke sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura.

Keterkaitan Prabowo dengan sebagian perusahaan lainnya sulit dipastikan. Pasalnya, data yang terkait sudah lenyap dari daftar perusahaan yang disediakan pemerintah, sehingga mustahil untuk melacak para pemegang saham terbaru mereka. Kasus ini terjadi pada tiga perusahaan, termasuk satu perusahaan perikanan, yang di situs web kampanye Prabowo pada 2009 disebut memiliki armada kapal tangkap ikan senilai Rp10 miliar serta menghasilkan 1.000 ton tuna setiap bulannya. Meski kerap disebut di media sebagai perusahaannya Prabowo, kebenarannya sulit dipastikan melalui penelusuran di internet.

Peraturan Presiden (Perpres) 13/2018 mewajibkan setiap perusahaan untuk menyediakan informasi tentang “pemilik manfaat korporasi”—bisa dibilang pemilik yang sebenarnya. Aturan yang dirancang untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta kejahatan keuangan lainnya ini bertujuan membersihkan praktik kepemilikan perusahaan yang berlapis-lapis maupun praktik saham pinjam nama. Dari 20 perusahaan yang disebut-sebut dimiliki atau terkait Prabowo, hanya empat yang menyebut namanya sebagai pemilik.

Timer Manurung, direktur lembaga nirlaba Auriga Nusantara yang bergerak di isu lingkungan, menyatakan bahwa daftar pemilik manfaat perusahaan itu belum tentu akurat. “Persoalannya adalah bahwa itu self-claim atau self-reporting,” terangnya. “Dan tidak ada mekanisme verifikasinya.” Dia menambahkan, semua pejabat negara perlu terbuka tentang kepentingan bisnis mereka.

Ada kepentingan publik untuk mengurai hubungan Prabowo dengan salah satu perusahaan yang berdampak pada kelestarian alam hutan hujan di Kalimantan. Lahan konsesinya sangat luas, yaitu sepertiga lebih dari 500.000 hektare yang diklaim Prabowo.

Dokumen perusahaan yang bisa diakses publik tidak menyebut nama Prabowo sebagai pemegang sahamnya, tetapi enam orang kawan politiknya pernah tercatat sebagai pemegang saham ataupun komisaris di TRH serta di sejumlah perusahaan yang turut memilikinya. Nama-nama itu termasuk jajaran politisi senior Gerindra; orang-orang inti di tim pemenangannya; dan setidaknya dua orang yang disebut Prabowo menganggapnya sebagai mentor. Pemegang saham mayoritas TRH, setidaknya sampai 2019, adalah Edhy Prabowo yang, meski bukan kerabat, konon punya kedekatan pribadi sekaligus profesional dengan Prabowo.

Sebagai kader Gerindra, Edhy telah menapaki karier politik yang menjulang hingga menjabat menteri kelautan dan perikanan pada 2019. Tetapi karier politiknya seketika tergelincir pada 2020 saat dia ditahan KPK dan kemudian didakwa atas tindak pidana korupsi. Reaksi Hashim terhadap hukuman yang dijatuhkan padanya menunjukkan kedekatan Edhy dengan Prabowo, dan juga kekecewaannya sampai menyebut Edhy sebagai “anak” yang telah Prabowo “angkat dari selokan”.

Berdasarkan data pemilik manfaat korporasi yang disediakan pemerintah, TRH kini dimiliki Aris Marsudiyanto, nama lain dalam anggota tim pemenangan Prabowo, yang juga menjabat direktur. Analisis citra satelit dan catatan resmi pemerintah menunjukkan bahwa perusahaan ini belakangan telah melakukan penebangan kayu hutan hujan di Kalimantan Timur.

Timer Manurung dari Auriga Nusantara mengatakan bahwa Prabowo seharusnya mengumumkan apa saja kepentingannya di Tanjung Redeb Hutani serta di berbagai perusahaan lain yang dikaitkan dengannya. Dia juga menekankan agar setiap pelaksana kebijakan publik yang punya hubungan dengan Prabowo membuka kepentingan bisnis mereka. “Bahwa kenapa itu menjadi penting bagi publik, agar day-to-day decision making-nya demi kepentingan publik,” tegasnya. Dia juga menambahkan bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan di masa datang bisa membawa dampak “luar biasa” buruk terhadap lingkungan.

Tanjung Redeb Hutani tidak merespon permintaan untuk menanggapi temuan kami.

Belenggu keuangan di tengah ambisi yang tak kunjung padam

Meskipun kekayaannya yang dilaporkan mencapai triliunan rupiah, Prabowo mengakui sendiri kalau dia harus bersusah payah meyakinkan bank agar membiayai usahanya.

Dalam acara sohor bersama jurnalis kenamaan Najwa Shihab, pada awal-awal kampanye pencalonan presiden, Prabowo mengakui bahwa “banyak aset saya, pabrik saya, yang mandek, tidak dapat kredit” karena, menurutnya, dia tidak berkuasa selama 20 tahun. Sekian bulan berselang, pada pertemuan bersama kalangan pengusaha, dia menyindir bahwa para bankir bakal “takut” kalau dia jadi presiden, karena mereka enggan kasih pinjaman buat dia. “Kita minta kredit susahnya bukan main,” ujarnya menyesalkan.

Menurut Bhima Yudhistira Adhinegara, direktur lembaga riset Center of Economic and Law Studies di Jakarta, status Prabowo sebagai seorang politisi papan atas, dugaan pelanggaran HAM—yang membuatnya dilarang masuk Amerika Serikat sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan—serta rekam jejaknya sebagai pengusaha, semua ini membuat dia sulit mendapat pinjaman dari bank.

“Kalau dilihat memang beberapa bisnis Prabowo secara langsung, misalnya Kiani pulp and paper, kan banyak yang merugi juga gitu,” katanya. “Artinya Pak Prabowo bukan pebisnis yang handal sebenarnya.”

Sama halnya, Hashim juga sedang dihantui masalah keuangan. Otoritas pajak Swiss hingga kini masih memburu adik Prabowo ini karena menunggak pajak sejak pertengahan 2000-an. Para pengacaranya telah berupaya meyakinkan otoritas Swiss bahwa Hashim sedang bangkrut—sebagiannya, katanya, karena dia telah menghabiskan dana sekitar Rp5,5 triliun untuk menomboki usaha Prabowo serta mengongkosi kampanyenya.

Hashim pun berupaya membuktikan ketidakmampuannya membayar tagihan pajak itu. Pada 2018, dia menyerahkan dokumen buatan sebuah firma hukum Jakarta yang menunjukkan bahwa total kekayaannya hanya berkisar Rp250 miliar, sedangkan utangnya mencapai Rp2,3 triliun. Dari keterangan yang disampaikannya sendiri ke pengadilan Swiss itu, muncul kesan bahwa Hashim adalah seorang pengusaha yang bercerai, terlilit-utang, dan dibikin tekor oleh ambisi kandas kakaknya.

“Cukup jelas kalau kantong mereka terkuras cukup parah setiap habis kampanye pemilu,” ujar seorang pengamat politik Indonesia kawakan yang meminta namanya tidak disebutkan karena khawatir bisa kena celaka. “Kalau mereka menjalankan bisnis dengan cerdas, mereka tidak bakal terperosok berulang kali di lubang yang sama.”

Masih perlu dipertanyakan apakah Hashim, sebagaimana diakuinya sendiri, benar-benar jatuh miskin. Pengadilan Swiss telah berulang kali melawannya, membantah pengakuannya tidak mampu bayar utang pajak, dan meragukan apakah dia benar-benar bercerai. Tahun ini pemerintah Swiss sudah mulai menyita rumah-rumah beratas nama istrinya di Swiss serta rekening bank atas nama Hashim, istri, dan anak-anaknya.

Kasus hukum yang menjerat Hashim tidak menghalanginya untuk memainkan peran utama dalam penyusunan pemerintahan baru, bahkan sebelum Prabowo dilantik. Pada September lalu, dia bilang kepada para wartawan bahwa dia sedang merancang jajaran menteri kabinet anyar. “Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini,” ujarnya, merujuk pada SMA elite almamater banyak kawan dekat Prabowo. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan termasuk dua kader Gerindra yang mengisi jajaran direktur perusahaan industri kayu dan hutan Tanjung Redeb Hutani.

Hashim tidak merespon permintaan untuk menanggapi temuan kami.

Pencabutan konsesi tumpul terhadap penguasa

Sejumlah perusahaan yang dimiliki Prabowo serta sekutu politiknya telah berhasil mempertahankan lahan konsesi di berbagai daerah, meski ada upaya pemerintah untuk menarik izin-izin nganggur. Selama beberapa tahun ini, pemerintah berusaha mengurai tata kelola lahan yang kusut selama puluhan tahun, dengan mencabut banyak konsesi yang bertumpang tindih dan tidak dikerjakan.

Pada 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah sedang mencabut lebih dari 2.000 izin tambang dan 192 izin sektor kehutanan. Salah satu perusahaan kehutanan yang terkait Prabowo turut dicabut izinnya, tetapi beberapa lainnya tampaknya dikecualikan. Di situs web Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengurusi industri pertambangan, beberapa perusahaan tambang batu bara milik Prabowo terdaftar sebagai pemegang izin yang masa berlakunya hingga dasawarsa mendatang.

Para aktivis Greenpeace, JATAM, dan Auriga Nusantara semuanya menyatakan, seturut kebijakan pemerintah, izin atau konsesi tambang serta kehutanan yang tidak digarap memang seharusnya dibatalkan. Namun, mereka mencermati pelaksanaan aturan itu bersifat tebang pilih, khususnya jika izin-izin itu menyangkut orang-orang yang berkuasa atau yang punya koneksi politik. “Kalau menurut kami di JATAM, hanya yang tidak punya koneksi atau ternyata dia berbeda gerbong politik di pilpres [yang kena pencabutan izin],” papar Farhat. “Yang punya kuasa dan jabatan enggak kena.”

Ketika konsesi perusahaan-perusahaanya itu tidak dicabut, berarti Prabowo mengusung kepentingan besar bisnis tambang batu bara dan kehutanan dalam menjalankan kekuasaan, khususnya terkait kebijakan iklim. Dan ada kemungkinan konsesi-konsesi itu bakal digarap di masa datang.

Ada bukti yang menunjukkan setidaknya satu bisnis itu tengah menanti perubahan nasib. Setelah sepuluh tahun mangkrak, pabrik pelebur kayu yang berada di tepi sungai Berau itu tampaknya sedang siap-siap bangkit lagi. Saat The Gecko Project datang ke sana beberapa bulan lalu, para pekerjanya mengatakan pabrik itu sedang menjalani audit, dengan ancangan bisa hidup lagi tahun depan, beberapa bulan setelah Prabowo resmi menjalankan roda pemerintahan.

Artikel ini diperbarui pada 16 Oktober untuk mengklarifikasi aktivitas di konsesi Tanjung Redeb Hutani.

Read more reporting from The Gecko Project here.

Join The Gecko Project's mailing list to get updates whenever we publish a new investigation.